} h3.post-title { text-align: center; } .post-title {text-align:center;} -->

SALAF DAN FIQH SIYASAH

Seminar Akademik: Maqashid Syariah dalam Siyasah Pentadbiran Umat

Oleh :
Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA
Mufti Negeri Perlis (2006-2008, 2015-Now)


Salaf, Politik, dan Wajah Islam yang Bijak

Banyak orang mengira mengikuti manhaj Salaf berarti menjauh dari urusan politik. Padahal, jika kita telusuri sejarah para sahabat dan ulama generasi awal, mereka justru sangat peduli terhadap keadilan, kepemimpinan, dan nasib umat.

Ceramah ini hadir untuk membuka pemahaman bahwa politik dalam Islam bukan soal rebut kekuasaan, tapi soal menegakkan maslahat dan mencegah kezaliman. Dengan bahasa yang jernih dan penuh adab, kita diajak memahami batasan, ruang gerak, dan tanggung jawab kita sebagai Muslim dalam urusan politik.

Ceramah ini bukan hanya membuka wawasan, tapi juga mengajak kita berpikir jernih dan bersikap bijak.


🧠 Ringkasan Poin-Poin Utama Ceramah:

1. Islam Itu Fleksibel dalam Politik, Kaku dalam Ibadah

  • Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi ﷺ (tidak boleh ditambah/dikurangi).
  • Tapi urusan kehidupan (termasuk politik) lebih luas dan lentur selama tidak melanggar prinsip syariat.

2. Struktur Politik Berubah Seiring Zaman

  • Zaman Nabi ﷺ: tidak ada kementerian, parlemen, atau sistem birokrasi modern.
  • Zaman Umar bin Khattab: mulai diadopsi sistem administrasi dari Romawi dan Persia.
  • Politik bukan sistem saklek, tapi soal mewujudkan keadilan dan maslahat umat.

3. Banyak Hadis Politik Punya Dimensi Konteks

  • Ucapan Nabi ﷺ bisa berbeda tergantung siapa yang bertanya, waktu, dan tempat.
  • Karena itu, tidak semua hadis diterapkan secara literal di zaman sekarang.

4. Contoh Salaf dalam Kebijakan Berbeda dari Zaman Nabi

  • Umar mewajibkan zakat kuda, padahal Nabi ﷺ tidak melakukannya.
  • Umar menolak pembagian rampasan perang kepada tentara, demi menjaga ekonomi rakyat.
  • Ibn Taymiyyah mendukung penetapan harga pasar di masa krisis, meski dulu Nabi menolaknya.

5. Ulama Salaf Tidak Mengharamkan Keterlibatan Politik

  • Kritik terhadap pemerintah boleh dalam kerangka adab dan niat perbaikan, bukan hasutan atau makar.
  • Salaf tidak keluar memberontak dengan senjata, tapi mereka tetap berbicara soal kebenaran dan keadilan.

6. Kritik Terbuka vs. Nasihat Diam-diam

  • Nasihat personal disampaikan dengan lembut.
  • Tapi jika menyangkut kebijakan publik atau urusan umat, umat berhak tahu dan membahasnya.

7. Demokrasi & Sistem Kontemporer Bukan Hal Terkutuk

  • Mengikuti sistem demokrasi bukan berarti anti-Islam, selama tujuannya untuk menegakkan keadilan dan menjaga maslahat.
  • Justru dalam sistem ini umat bisa bersuara dan memperjuangkan nilai-nilai Islam secara sah.

8. Prinsip Salaf dalam Menghadapi Pemerintah

  • Tidak memberontak.
  • Tidak menyebar fitnah atau membuka aib pribadi.
  • Tapi tetap berani menyuarakan kebenaran jika ada kemungkaran terang-terangan.

9. Keadilan Adalah Inti Syariat

  • Ibn Qayyim: “Apa pun yang keluar dari keadilan, maka itu bukan bagian dari syariat meski ada nama syariat di dalamnya.”
  • Jadi, tegakkan keadilan dulu, baru jalankan hukum – bukan sebaliknya.

🏁 Penutup:

Ceramah ini mengajak kita untuk tidak menanggapi politik dengan emosi atau apatisme, tetapi dengan ilmu, adab, dan rasa tanggung jawab.
Karena Islam bukan hanya untuk sajadah dan masjid — tapi juga untuk mengatur dunia dengan adil dan rahmat.

🎧 Dengarkan dengan hati terbuka.
📖 Karena jadi salafi bukan berarti harus diam terhadap ketidakadilan.
💬 Bersuara bukan berarti melawan — kadang itu justru bentuk cinta.


  رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌ

Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.

TRENDING