MUBAHALAH DI ZAMAN MEDIA SOSIAL

Ketika sumpah laknat berpindah dari medan hujah ke kolom komentar — adakah kita masih paham syaratnya, atau sekadar memainkannya?

Oleh: Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis



Pengantar

Dalam era media sosial yang gemar mengutip potongan ayat dan hadis untuk “menghukum” lawan, istilah mubahalah sering muncul sebagai senjata retorik — kadang dipakai tepat pada tempatnya, kadang sekadar drama publik. Namun, adakah kita benar-benar memahami apa itu mubahalah, syaratnya, dan batasnya? Lebih jauh lagi, apakah ia boleh dipakai untuk menggantikan proses hukum di mahkamah?

Melalui kupasan yang tajam, Sshahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA membedakan antara mubahalah yang benar-benar bersifat syar‘i dan sumpah emosional yang tidak memberi kesan hukum. Dengan memaparkan dalil Qur’an, riwayat sejarah, dan kaidah fiqh, beliau menegur sikap umat yang terlalu mengikat kesetiaan pada “kelompok” hingga menutup mata dari fakta dan dalil. Ini bukan sekadar ceramah agama; ini adalah peringatan keras agar iman dan akal sehat tidak dikorbankan demi gengsi kelompok.


1. Definisi Mubahalah 📜

Keterangan Prof. Dr. MAZA:

“Mubahalah maksudnya lawan sumpah antara dua pihak yang masing-masing menyebut kelaknatan Allah kepada diri mereka jika mereka berdusta…”

  • Dalil Qur’an: QS. Āli ‘Imrān [3]: 61 – konteks perdebatan Nabi ﷺ dengan Nasrani Najran.
    📌 Makna ayat: mengajak kedua pihak membawa keluarga dan memohon laknat Allah pada yang dusta.

  • Perbedaan dengan Li‘an:

    • Li‘an: hanya suami istri, tuduhan zina.

    • Mubahalah: dua pihak yang berselisih dalam urusan besar agama.

  • Catatan penting: mubahalah tidak berlaku sepihak; jika sumpah sepihak = “hang sumpah sorang-sorang”, bukan mubahalah.

RASUAH & HUKUMAN MATI: ANTARA TA’ZIR DAN PILIHAN TERAKHIR

Dalam syariat, rasuah tidak memiliki hukuman hudud tertentu, namun pemerintah berwenang menetapkan ta’zir yang bahkan boleh mencapai hukuman mati jika terbukti sebagai satu-satunya jalan menutup pintu kerosakan; persoalannya bukan sekadar boleh atau tidak, tetapi bagaimana memastikan hukuman itu adil, proporsional, dan tidak menjadi senjata politik yang salah sasaran.

Oleh: Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis



🌿 Pengantar

Dalam wacana penegakan hukum, isu hukuman mati selalu memicu perdebatan sengit. Ada yang menolaknya atas nama hak asasi manusia, ada yang mendukungnya demi efek jera. Namun, pertanyaan menjadi semakin kompleks ketika dibawa ke ranah syariat: apakah Islam membenarkan hukuman mati bagi kesalahan seperti rasuah?

Jawabannya tidak sesederhana “ya” atau “tidak”. Syariat memiliki garis tegas pada kejahatan tertentu yang hukumannya tetap, seperti qisas bagi pembunuhan. Tapi untuk kesalahan lain, termasuk rasuah, syariat memberi ruang kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman (ta’zir)—yang dalam kondisi tertentu, bahkan dapat mencapai hukuman mati—jika terbukti itu satu-satunya cara menutup pintu kerosakan besar dalam masyarakat.

📚 Faedah Lengkap

  1. Pertanyaan Awal

    • Topik dimulai dengan pertanyaan: apakah Islam membenarkan hukuman mati bagi pelaku rasuah/korupsi?

    • Penjelasan perlu dimulai dari prinsip dasar hukum dalam syariat Islam.

  2. Jenis Hukuman dalam Syariat

    • Hudud & Qisas: Hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur’an dan Sunnah, seperti qisas (balas bunuh bagi pembunuhan) yang disebut dalam QS. Al-Baqarah: 179.

    • Dalam qisas, pelaksanaan hukuman mati hanya gugur jika keluarga korban memaafkan. Hanya keluarga korban yang berhak memberi maaf, bukan pihak lain.

KUMPULAN SOAL JAWAB POLIGAMI

Kawin di Perlis tak perlu kebenaran isteri pertama | Relevankah poligami dalam zaman ini dan tips untuk poligami | Perlukah kaya untuk poligami | Hukum berkahwin dengan suami orang tanpa pengetahuan isteri pertama | Wanita non-muslim kata: Islam tak adil kerana membenarkan poligami | Kenapa nabi larang sayidina Ali berpoligami | Kahwin dua senyap-senyap, berdosakah | Kahwin dua tanpa izin buatkan isteri sedih, berdosakah | Adakah isteri berdosa tak rela dimadukan

Dijawab oleh: Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis

HUKUM MENIKAH DENGAN SUAMI ORANG TANPA IZIN ISTRI PERTAMA

Dijawab oleh :
Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA
Mufti Kerajaan Negeri Perlis

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya orang yang melakukan poligami tanpa izin istrinya atau qadhi (KUA). Orang-orang ini menikah di luar negeri. Syarat perkawinan mereka cukup, tetapi istri pertama tidak setuju dan tidak dimintai izin dari qadhi setempat. Apakah pernikahan mereka sah? Apa jaminan dia bisa adil? 

Diterbitkan: Sabtu, 21 Januari 2023 12:33

POLIGAMI DIIZINKAN BAGI YANG MAMPU

1.  Poligami adalah ketentuan yang diberikan oleh syariat kepada laki-laki.

Dalam ketentuan tersebut, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu wanita, namun tidak boleh melebihi empat orang. Poligami bukanlah kewajiban, melainkan izin yang diberikan oleh syariat. Setiap Muslim diharapkan meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah SWT tidaklah untuk kepentingan-Nya yang agung, karena Dia Maha Suci dan tidak membutuhkan bantuan makhluk-Nya. Semua yang diturunkan-Nya adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan hamba-hamba-Nya.
 

KAJIAN HADIS UMMI WARAQAH: TELAAH HUKUM PEREMPUAN MENJADI IMAM

📜 Mengupas tuntas hadis sahih yang memantik kontroversi lintas mazhab: benarkah perempuan boleh jadi imam salat? Inilah jawabannya—langsung dari dalil, bukan sekadar debat.

Oleh: Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA - Mufti Kerajaan Negeri Perlis - Arsip 07/2025 - Kuliah BM230



📚 Saat Fiqh Tak Lagi Hitam-Putih

Di zaman ketika umat Islam dihina tanpa perlawanan, ketika bom boleh dijatuhkan tanpa perlu alasan, dan suara-suara dunia Islam lebih sering hilang daripada menggema — kita pun mulai bertanya: apa yang sebenarnya sedang kita perjuangkan?

Sebagian akan menunjuk ke politik. Sebagian lain menyalahkan konspirasi. Tapi Shahibus Samahah Mufti Negeri Perlis Prof. Dr. MAZA mengajak kita kembali melihat ke dalam: mungkin kita sedang kehilangan arah karena terlalu sibuk berpegang pada tradisi, tapi lupa pada dalil.

Kuliah ini bukan sekadar membahas satu isu klasik: bolehkah perempuan jadi imam salat? Tapi lebih dari itu, ia mengajak kita menggali kembali apa makna syariat dalam dunia yang terus berubah.

🧕 Apakah benar perempuan dilarang memimpin salat, atau hanya tradisi yang membatasinya?
📜 Apakah hadis-hadis sahih sudah cukup dipertimbangkan, atau masih tertutup oleh warisan fatwa yang tidak diperiksa ulang?

Dengan gaya yang jujur, santai, dan penuh rujukan, Shahibus Samahah Mufti mengajak kita berpikir — bukan sekadar ikut. Ia menyodorkan realita, membuka sejarah, dan menunjukkan bagaimana fiqh yang hidup adalah fiqh yang sanggup membaca zaman, bukan hanya mengutip masa lalu.

Melalui perbahasan hadis Ummi Warakah, kamu akan menyaksikan:

  • Bagaimana ulama berselisih dengan hujjah, bukan dengan suara keras.

  • Bagaimana fiqh bisa fleksibel tanpa harus kehilangan prinsip.

  • Dan bagaimana satu hadis bisa mengguncang keyakinan yang sudah terlalu lama dibekukan.

Ini bukan kuliah untuk membuatmu setuju. Ini kuliah yang membuatmu berpikir.

📎 Dengarkan baik-baik. Karena dari sini, kamu mungkin akan menemukan bahwa syariat itu lebih luas daripada yang sering kita kira.

✍️ RINGKASAN FAEDAH KULIAH (LENGKAP & SISTEMATIS)

🔥 1. Realita Pahit Umat Islam

  • Israel bebas menyerang Syria dan negara-negara Islam tanpa balasan.

  • Dunia Islam dibungkam. Pemimpin Arab tak berani bersuara.

  • Yahudi menguasai politik global, meski jumlah mereka minoritas. 🔁 Ini membuktikan kenapa Al-Qur’an sering banget bahas Bani Israel — karena mereka adalah masalah abadi yang disingkap wahyu!

📚 2. Hadis Ummi Warakah: Perempuan Jadi Imam?

  • Nabi SAW memerintahkan Ummi Warakah untuk menjadi imam bagi keluarganya sendiri.

  • Ada muazin laki-laki yang mengumandangkan azan untuk rumahnya.

  • Hadis ini diriwayatkan dalam banyak kitab seperti Abu Dawud, Ibn Khuzaimah, Imam Ahmad, dll.

LOGO HALAL, ANTARA KRITIK DAN BENCI

Podcast siri ke-29 ini disiarkan live dari Rumah Makan Yaman "AL MARHABA" milik Asy-Syaikh Ahmad Banajah di Kota Kangar Perlis.

Ahli panel:
Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA (Mufti Negeri Perlis), Prof. Dr. Rozaimi Ramle (AJK Fatwa Negeri Perlis), Ustaz Rizal Azizan (Moderator), Asy-Syaikh Ahmad Banajah (Tuan Rumah)

AL-MUWAFAQAT FI USHUL ASY-SYARI'AH

Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah karya Al Imam Asy-Syatibi rahimahullah

Note: kitab ini termasuk dari bagian dari dirosah ilmu ushul fiqh tingkat lanjutan, dgn backround madzhab fiqh penulisnya adalah madzhab Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.

Pelajaran berbahasa Melayu, oleh:
Ustaz Mohammad Fawwaz bin Fadzil Noor
Bachelor of Syariah - Universiti Al-Azhar Mesir. Memperoleh Sijil Kemahiran Fatwa dari Dar al-Ifta Mesir pada 2008. Mufti Wilayah Persekutuan/Federal Malaysia 2025.

Audio belum diupload semua, masih bersambung insya Allah...

HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA

Perbedaan jalan nabi Muhammad ﷺ dalam menegakkan hukum Islam dengan gerakan-gerakan Islam yang memaksakan diri menegakkan hukum Islam | Istilah Daulah Islamiyah adalah istilah baru yang tidak dikenal di zaman salaf | Ibrah berharga dari beberapa negara Islam yang coba memaksakan menerapkan hukum Islam tapi gagal | Salah faham tentang persepsi hukum

Oleh:
Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA
Mufti Kerajaan Negeri Perlis

RECONCILIATION OF THE FUNDAMENTALS OF ISLAMIC LAW

Terjemah dari kitab:
Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah karya Al Imam Asy-Syatibi rahimahullah

MAQASHID SYARIAH MENURUT IBNU TAIMIYAH

مقاصد الشريعة عند ابن تيمية

Penulis: 
Dosen di Universitas Umm al-Qura, KSA

KEWAJIBAN MEMAHAMI REALITA SEBELUM BERFATWA

🕋 Fatwa tanpa memahami realita? Kesalahan fatal yang bisa menyesatkan umat!

Bagaimana jika kita memberikan fatwa tanpa mempertimbangkan perubahan zaman, adat istiadat, dan realita kehidupan masyarakat? Apakah itu mencerminkan keadilan syariat? Atau justru menimbulkan kerusakan dan salah paham?

📜 Dalam seminar ilmiah ini, SS. Dato Prof. Dr. MAZA, Mufti Negeri Perlis, mengupas:

  • Pentingnya memahami konteks zaman dan tempat dalam berfatwa.
  • Perbedaan antara hukum syariat yang tetap (tsabit) dan yang berubah sesuai realita (mutaghayyirat).
  • Contoh bijaksana dari Nabi Muhammad yang memberikan jawaban berbeda untuk pertanyaan yang sama berdasarkan latar belakang penanya.

🔥 Ini bukan sekadar teori, tapi fondasi penting yang harus dipahami oleh para pengemban dakwah, ulama, dan umat Islam di era modern ini.

🔗 Dengarkan audio ini dan temukan bagaimana syariat Islam merespons perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai inti! Jangan sampai ketinggalan wawasan berharga ini. 🌟


Penyusun :
Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA
Mufti Kerajaan Negeri Perlis

Diterbitkan untuk edukasi masyarakat ramai oleh: Jabatan Mufti Negeri Perlis

Seminar Fiqhul Waqi' (Fiqh Realita), di Auditorium JAKIM Kompleks Islam Putrajaya, Kuala Lumpur - Malaysia

Faedah terkait lainnya bisa klik di sini


MAZHAB HANAFI, FIQH DAN SUMBANGANNYA PADA KHAZANAH ISLAM

Seminar Fiqh Empat Mazhab : 1. Mazhab Hanafi

Ucaptama Oleh : 
Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA
Mufti Kerajaan Negeri Perlis

APAKAH POLITIK TERMASUK BAB AKIDAH

FORUM ILMIAH AKADEMIK DENGAN KONTEKS DIROSAH ILMU USHUL FIKIH, BERTAJUK: ADAKAH POLITIK BAB AKIDAH

Bagi Khawarij dan Syi'ah, politik masuk dalam ranah akidah. Pada khawarij dikenal istilah Tauhid Hakimiyah. Adapun pada Syiah, politik masuk dalam bab akidah nampak jelas pada pada rukun Islam dan rukun Iman mereka. Rukun Islam Syiah ada 5 : As-Sholat, As-Shoum, Az-Zakat, Al-Haj, Al Wilayah. Rukun iman dalam Syiah, meliputi 5 hal, yakni: At-Tauhid (mengesakan Tuhan), An Nubuwwah (Kenabian), Al Imamah (kepemimpinan atau ke-amiran), Al Adlu (keadilan), dan Al Ma'ad (percaya kepada hari kiamat). Bagi Ahlussunnah, politik masuk dalam bab fiqh ataukah akidah?

Sesi penghujahan: 
Prof. Madya Dr. Rozaimi Ramle 
AJK Fatwa Negeri Perlis

APA ITU BID'AH HASANAH

Q&A with Mufti : Bid'ah Hasanah, Falsafah, Madzhab

Oleh:
Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA 
Mufti Kerajaan Negeri Perlis

QURBAN, ANTARA IBADAT DAN ADAT

Mengulas Isu-isu Terkait Ibadah Qurban di Masyarakat Umum

Podcast Fikrah & Hujah Siri 21, Panelis:
Shahibus Samahah Dato Prof. Dr. MAZA (Mufti Negeri Perlis) , Prof. Dr. Rozaimi Ramle (AJK Fatwa Negeri Perlis), Ustaz Rizal (Moderator), Ust. Nik Ikrami (Undangan)